Ih Serem... Kejahatan Di Jakarta Meningkat

RMOL.Awal tahun ini, warga DKI Jakarta terus disambut berbagai tindakan kejahatan dan kekerasan. Awal Januari ini, kita digegerkan dengan munculnya Sartono, 33 tahun, yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Pria itu mengaku telah mencabuli 96 anak jalanan. Wow serem...!

Kemudian aksi bunuh diri dengan menerjunkan diri dari gedung tinggi terjadi berulang kali. Salah satunya adalah Iwan yang melompat dari lantai 9 Ho­tel Boetiq, Jakarta Barat. Be­run­tung, nyawanya masih bisa di­selamatkan. Ada lagi Hendrik Cendana, 41 tahun, tewas setelah terjun dari lantai 3 gedung parkir Gajah Ma­da Plaza.

Yang terbaru, aksi ko­boi yang dilakoni Nico, pe­laku penembak bus Transja­karta yang berhenti di halte bus­way, Jl Raya Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Frustrasi dan tekanan hidup di­nilai sebagai pemicu terbesar mun­­culnya tindak kekerasan. Pendapat ini dikatakan Ketua Komisi Na­sional Perlindungan Anak (Kom­nas PA) Arist Merde­ka Si­rait. Dia menilai, apa yang terjadi sekarang akibat degra­dasi moralitas yang ada di In­donesia sudah parah. Selain itu, katanya, anak di bawah umur pa­ling ba­nyak mendapatkan ke­ke­rasan seksualitas.

“Parahnya me­reka mendapat tindakan kekerasan dan kejaha­tan justru di lingkungan terde­kat­nya seperti, rumah, sekolah, dan ling­kungan sosial,” ucap Arist kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Arist, ada tiga unsur penyebab seseorang bisa mela­ku­kan tindakan kekerasan. Yakni perhatian keluarga yang kurang, lingkungan masyarakat dan pe­merintah. Selain itu, kemiskinan dan stres bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak.

Dengan adanya fenomena se­perti ini, dia berharap negara ti­dak bisa serta merta ‘membe­bas­kan’ diri dari tanggung jawab de­ngan beranggapan sudah ada yang mengatur perlindungan anak. “Salah satu faktor marak­nya ka­sus kekerasan terha­dap anak adalah kemiskinan,” ujarnya.

Untuk menekan terjadinya ka­sus kekerasan terhadap anak, lan­jutnya, tak cukup hanya me­nyiap­kan perangkat Undang-undang. Tetapi kemiskinan yang menjadi faktor kekerasan anak inilah yang perlu segera diatasi.

Begitu juga dengan tindakan anarkisme. Menurutnya, tindakan kekerasan yang disertai dengan sikap brutal hanya akan merugi­kan banyak pihak dan menim­bulkan masalah baru. Bahkan bisa berakibat hilangnya nyawa seseorang. “Yang menye­dih­k­an, tragedi semacam ini me­ru­pakan cerminan ketidak­dewa­saan cara berpikir,” keluh Arist.

Berdasarkan data yang dihim­pun Komnas PA, pada 2007 kasus kekerasan terhadap anak terde­tek­si mencapai 1.510 kasus. Se­tahun kemudian jumlahnya naik jadi 1.826 kasus. Kemu­dian pada 2009 melonjak lagi jadi 1.998 ka­sus. Memasuki 2010 hingga pe­kan ketiga September, tercatat sudah 2.044 kasus. “Ada pening­katan sekitar 38 persen diban­ding tahun 2009,” katanya.

Sementara itu, dipandang dari sudut media, praktisi informasi publik Abdul Rahman Ma’mun menyatakan prihatin melihat per­kembangan pemberitaan saat ini. Dia menilai, pemberitaan me­dia khususnya mengenai ke­jahatan, bisa menyulut seseorang untuk melakukan tindakan keke­rasan.

“Beberapa media menggu­na­kan bahasa yang justru menim­bulkan kekerasan informasi,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Karena itu, Rahman berharap pihak media bisa menggunakan tata bahasa yang tidak meman­cing kekerasan. Informasi bisa disampaikan kepada khalayak tanpa harus mengeksploitasi pe­ris­tiwa. “Hal ini tidak akan bisa dila­kukan jika tidak adanya kont­rol atau politik redaksional,” kata Rahman.

Dia mengakui, media sangat memberikan pengaruh besar ter­hadap diri seseorang. Sebab, per­sepsi dan perilaku seseorang  di­bentuk oleh apa yang dilihat dan menjadi memori. Menurut­nya, yang paling rawan dari in­formasi kejahatan adalah anak-anak dan remaja dimana me­reka paling ce­pat menyerap informasi terse­but dan menjadi memori.

“Kemudian bisa me­nim­bulkan persepsi menjadi perilaku, baik positif atau negatif seperti keja­hatan,” ucapnya.

Selain itu, anggota Komisi In­formasi Pusat (KIP) ini juga me­minta pihak kepolisian agar memberikan informasi tempat dan daerah mana saja yang ra­wan kejahatan. “Msya­rakat ha­rus diberikan peringatan dini atau informasi apa saja yang bakal terjadi jika berada di lokasi tersebut,” tegas Rahman.    

Dia menuturkan, sebenarnya dalam konteks Traffic Manage­ment Center (TMC) oleh pihak kepolisian itu sudah baik, tapi itu hanya secara fasilitas saja karena hanya memberikan informasi ke­macetan, genangan, kecelaka­an.

“Sebaiknya sarana tersebut di­kembangkan menjadi penyebar informasi lokasi mana saja yang rawan kejahatan, sehingga ma­syarakat bisa mengantisipasi­nya,” saran Rahman.

Psikiater Nalini Muhdi meng­ingatkan, tekanan hidup yang te­rus-menerus membuat kualitas hidup dan kualitas sumber daya warga merosot. Ciri-cirinya ada­lah depresi, ditandai perilaku me­nyimpang, seperti mudah marah atau tersinggung karena sebab sepele, sampai gang­guan keji­waan yang me­munculkan kecen­derungan orang mudah bunuh diri karena tak sanggup menahan tekanan hidup.

”Ini ancaman dan bahaya be­sar. Sebab dengan kondisi seperti itu, bangsa kita sulit bersaing de­ngan bangsa lain,” kata Nalini.

Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Ji­wa Indonesia ini menilai, kon­disi tersebut terjadi karena pe­me­rin­tah melakukan penelan­taran hak publik.

“Pemerintah mengatasi ma­salah sepotong-sepotong, tak komprehensif, se­hingga memun­culkan gangguan sistematik. Orang di tataran ter­bawah akan melakukan segala cara sebagai mekanisme untuk bertahan hidup,” tukas Nalini. [RM]