Berita

ILUSTRASI/IST

PARLIAMENTARY THRESHOLD

Partai Kabah Ngotot PT Tetap 2,5 Persen

KAMIS, 06 JANUARI 2011 | 08:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap batas parliamentary threshold (PT) tetap 2,5 persen seperti pada masa pemilu 2009 lalu.

Bedanya, PPP menginginkan 2,5 persen ditetapkan sebagai batas PT yang berlaku secara nasional, bukan hanya untuk DPR pusat saja seperti sebelumnya.

Demikian disampaikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di sela-sela peiringatan Harlah PPP ke 37 di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu malam (5/1).


Ia beralasan, dengan PT 2,5 persen saja, sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia sudah membuat demokrasi menjadi tidak sempurna, karena ada sekitar 16-18 juta suara yang tidak terwakili dalam parlemen. Jika PT dinaikkan menjadi  4 atau 5 persen, maka suara tidak terwakilinya akan jadi dua kali lipat lebih banyak dari jumlah tadi.

"Ini tidak elok di dalam membangun demokrasi," katanya.

Penetapan angka batas PT, menurutnya, harus benar-benar berdasarkan prinsip dasar bagaimana partai-partai yang ada sekarang bisa tetap eksis.

"PT yang tinggi dapat mengganggu kelangsungan parpol-parpol tengah," tandasnya.[yan]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya