MUI: Makam Mbah Priok Bukan di Tanjung Priok

RMOL. Setelah melalui penelitian, diyakini makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad Husain atau yang terkenal dengan Mbah Priok berada di Taman Pemakaman Umum (TPU) Semper, Jakarta Utara. Penelitian dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI juga meluruskan dsari sisi keagamaan terkait makam Mbah Priok di TPU Koja, Jakarta Uta­ra, yang menimbulkan kerusuh­an ke­tika akan ditertibkan oleh Sa­tuan Polisi Pamong Praja (Sat­pol PP) pada 14 April lalu.

“Ada yang perlu diluruskan terkait sisi keagamaan karena me­ngalami kekeliruan. Tetapi saya tidak bisa detil menyam­pai­kan­nya karena sangat sen­sitif,” kata salah seorang anggota tim pene­liti MUI Roby Nurhadi, ketika menyam­paikan hasil penelitian ke Gu­bernur Fauzi Bowo di Ba­laikota DKI Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, MUI yakin, makam Mbah Priok telah berada di TPU Semper, karena pada 1927 sudah dipindahkan dari TPU Dobo. Dia mengklaim, Mbah Pri­ok lahir pada abad ke-18, bukan abad ke-17 seperti ka­bar yang ber­edar.

Roby juga men­jamin, data yang disajikan bisa di­pertang­gung­­jawab­kan, lantaran pene­litian yang di­la­kukan meng­gandeng se­jara­wan seperti Alwi Shihab dan JJ Rizal serta para pakar dari UI, ter­ma­suk ahli dari Rumah Sakit Cipto Ma­ngunku­sumo (RSCM).

“Sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Ka­rena hasil penelitian ini, bukan ber­dasarkan meja-meja rapat atau ber­dasarkan perasaan. Tapi me­la­lui riset,” tegasnya.

Ketua MUI DKI Jakarta Ma’ruf Amien menyatakan, Ha­bib Hasan al Hadad atau Mbah Priok bukan seorang da’i atau muballigh seperti yang diketahui publik. Ia menjelaskan, Mbak Priok adalah seorang tawa­dhu atau orang saleh yang bekerja se­bagai pelaut di kapal dagang Sayyid Syech bin Agil Madihij. Habib Hasan atau Mbah Priok juga bukan penyebar Islam di Ja­karta, karena hal itu tidak se­suai dengan fakta sejarah.

Kajian MUI juga menunjuk­kan, pengkaitan toponomi Tan­jung Priok dengan Habib Hasan tidak benar secara historis. Ia men­­jelaskan, nama Tanjung Pri­ok dikaitkan dengan nama Aki Ti­rem, pemimpin daerah Wara­kas yang dikenal sebagai pem­buat priok. Sementara kata “tan­jung” merujuk pada kontur ta­nah beru­pa tanjung.

“Bantahan ketidakbenaran pe­ngaitan berdasarkan pada fakta bahwa pada 1877, pemerintah kolonial mulai melaksanakan proyek pelabuhan Haven Tan­jung Priok. Sedangkan saat itu Habib Hasan baru berumur tiga tahun dan bermukim di Palem­bang,” terang Ma’ruf Amien.

Kekeliruan sejarah ini dinilai MUI menjadi sumber kekeliru­an pemahaman publik yang menjadi stimulan munculnya solidaritas sosial-keagamaan. MUI meman­dang pengkultusan berlebi­han terhadap makam Habib Ha­san juga bertentangan dengan syariah Islam.

“Perlu dilakukan pelurusan pe­mahaman agama Islam di ka­langan pengelola ma­kam, mu­bal­ligh, dan peziarah,” tegasnya.

Terkait hasil peneli­tian ini, Pe­merintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mu­lai mela­ku­kan sosialisasi kepada mas­ya­­rakat luas. “Hasil peneliti­an su­dah saya terima,” kata Gu­ber­nur Fauzi Bowo.

Menanggapi hasil penelitian yang dilakukan MUI DKI, Ke­tua Forum Pemuda Betawi Edi Gusyani berharap, hasil ini bisa menciptakan kondisi masya­rakat yang damai. Ia tak ingin adanya pihak-pihak yang kem­bali mem­buat keruh terkait per­soalan ma­kam Mbah Priok.

“Hindari mencari sia­pa yang be­nar dan siapa yang salah. Beri­kan kapa­sitas seluas-luasnya ke­pada yang pu­­nya wewenang,” kata Edi ke­pada Rakyat Merdeka.

Dia melanjutkan, apa yang sudah dikeluarkan oleh MUI harus dihargai dan dihormati. Menurutnya, MUI ibarat pemim­pin dimana kebijakan yang dike­luarkan harus diikuti.

“Jangan meragukan apa yang sudah diterbitkan MUI. Apa yang sudah dikeluarkan oleh lembaga resmi itu harus dihor­mati, karena banyak pakar dan ahli agama serta ahli sejarah di sana,” pungkas Edi.

Pengungkapan Data Sejarah Itu Penting

Pengungkapan data seja­rah sangat penting. Tak bisa di­tampik, sejarah bisa diungkap untuk kepentingan apapun. Tentu dari situ masyarakat bisa melihat dan menilai pembebe­ran fakta itu berpihak kepada siapa. Hal ini dinyatakan pe­ng­amat budaya dan sejarah dari UI Bam­­bang Wibawarta.

“Karena itu, faktor sejarah sa­ngat pen­ting ketika kita ingin meng­ungkap sesuatu,” katanya kepa­da Rakyat Merdeka.

Dia mencontohkan seperti peristiwa pemberontakan 1965, masyarakat bisa melihat berba­gai versi. Dari sini, menurut­nya, bisa dinilai, siapa yang mem­pu­nyai berbagai kepenti­ngan ter­kait sejarah tersebut. Tentu saja sesuatu itu bisa di­tung­gangi ber­bagai pihak. Ke­mudian untuk mengungkap se­jarah dan diang­gap benar, bisa juga ada kepen­tingan di situ.

Untuk itu, Bambang melan­jutkan, sah-sah saja MUI DKI untuk mengungkapkan versi lain atau pun sejarah yang me­nurut mereka adalah kebenaran.

Ia tidak menjamin jika se­te­lah ini akan muncul versi ber­beda, terkait persoalan seng­keta tanah areal makam Mbah Priok, yang menjadi latar be­lakang bentrokan Satpol PP dengan warga.

“Data-data itu sangat ber­pe­ngaruh terhadap proses kebena­ran dalam sebuah sejarah dan bagaimana kita meng­inter­pre­tasikan sejarah itu,” ujarnya.

Apapun penelitian yang su­dah dilakukan, Bambang ber­ha­rap agar kerusuhan yang ter­jadi di kawasan makam Mbah Priok jangan terulang kembali. Menu­rutnya, makam Mbah Priok me­rupakan simbol, da­lam arti, itu bisa menjadi sim­bol yang bisa digunakan untuk ber­bagai ke­pen­tingan.

“Simbol ini tidak ha­nya ber­hubungan pada persoal­an ritual manusia dengan Tu­han­nya, tapi juga bisa diguna­kan untuk ke­pentingan sosial,” ujarnya.

Selain itu, ia tak ingin peng­ung­kapan sejarah ini dilakukan hanya untuk mendapatkan pe­ni­laian siapa yang benar atau sia­pa yang salah. Katanya, mas­­ya­rakat harus tahu, sejarah memi­liki berbagai macam su­dut pan­dang. Tidak bisa me­mandang dari satu sudut saja.

“Kita harus arif melihat seja­rah. Kita harus melihat latar be­lakang, data-data yang diung­kapkan. Sehing­ga kita tahu sia­pa yang menu­liskan sejarah ter­sebut, karena itu menjadi sa­ngat penting,” tuturnya.

Walikota Jakarta Utara Bam­bang Soegiyono berjanji akan menyebarkan hasil penelitian ini kepada ahli waris, ulama, majelis taklim, ke­lompok pe­nga­jian dan tokoh masyarakat di kawasan Jakarta Utara. Kata­nya, sosialisasi meli­batkan langsung MUI DKI, di­fasili­tasi Pemkot Jakarta Utara.

“Dengan begitu semua pa­ham fakta yang sebenarnya dari sisi makam, sejarah dan ke­aga­maan. Kemudian peristiwa ini merupakan yang pertama dan terakhir,” tegas Bambang.

Metode sosialisasi, lanjut Bambang,  akan dilaku­kan de­ngan membagikan buku-buku hasil penelitian ke kelom­pok-kelompok masyarakat dan juga akan dibuatkan leaflet atau sel­ebaran kepada seluruh ma­sya­rakat Jakarta Utara.   [RM]