RMOL.PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) beranggapan dengan menggandeng mitra strategis merupakan solusi jitu untuk bisa menyehatkan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang sedang mengalami kerugian besar.
Hanya saja solusi itu masih diraÂgukan keampuhannya, kaÂrena PT KKA sendiri mengaku perÂlu 12 tahun baru bisa melunasi semua utang yang ditanggungÂnya.
Untuk diketahui dalam catatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT KKA pada quartal ketiga tahun ini mengÂalami kerugian mencapai Rp 46,223 miliar
“Hasil kajian kami sudah seÂlesai. Intinya kami akan mengÂusulkan mereka untuk cari mitra strategis. Sama seperti dulu SeÂmen Kupang,†kata Direktur PPA, Boyke Eko Wibowo MukiÂjat, kepada Rakyat Merdeka, di Gedung Kementerian BUMN, di Jakarta, Selasa lalu.
Menurut Boyke, sampai saat ini pihaknya terus membahas permasaÂlahan KKA bersama komite restrukturisasi bentukan KemenÂterian BUMN. Hanya saja, untuk saat ini pihaknya beÂlum dapat meÂmastikan apakah usulan tersebut akan diterima atau tidak, sehingga belum bisa direaliasasikan.
“Usulan ini sedang kami ajukan ke komite restrukturisasi karena mereka yang akan memÂperÂtimÂbangÂkan apakah hasil ini akan ditaÂwarkan kepada Menteri BUMN, atau tidak. KepuÂtusanÂnya ada di tangan menteri,†jelasnya
Saat disinggung mengenai besaran dana yang dibutuhkan KKA untuk melakukan restrukÂtuÂrisasi, Boyke, belum mau memÂberikan keterangan. “Saya belum bisa bilang. Masak tuan ruÂmahÂnya belum memutuskan, saya sudah bocorkan. Tabu ngeduluin. Jadi jangan percaya dengan nilai yang beredar sekarang. Saya tidak pernah bilang angkanya segitu,†ujarnya.
Seperti diberitakan restrukturiÂsasi PT KKA konon menghaÂbisÂkan dana tidak kurang dari 60 juta dolar AS. Selain itu, pada tahap awal, PPA juga telah meÂnyediakan dana talangan sebesar Rp 125,72 miliar yang digunakan untuk kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan KKA pertengahan tahun ini. Dari 800 orang karyawan, kini KKA hanya memiliki 115 karyawan yang bertugas menjaga kondisi pabrik agar tidak rusak.
Presiden Direktur PT KKA, Abdul Aziz Pasza menegaskan, lemÂbaganya bisa bisa menjalanÂkan bisnis dan membayar huÂtangÂnya. “Jika dioperasikan kembali, KKA pasti bisa memberikan keuntungan,†katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, September lalu.
Menurut Abdul, perhitungan tersebut merupakan hasil analisis PT Danareksa Research Institute terkait rencana pemerintah mengÂoperasikan kembali KKA melalui Kerjasama Operasi (KSO).
Mesin di KKA, lanjutnya, masih bisa beroperasi secara norÂmal dengan kapasitas proÂduksi 125.000 ton per tahun. SeÂmenÂtara, harga rata-rata kertas semen saat ini adalah 900 dolar AS - 1.000 dolar AS per metrik ton (MT). Artinya, potensi pendaÂpatan yang bisa masuk ke KKA sekitar 112,5 juta dolar AS- 125 juta dolar AS per tahun.
“Ini hanya bisa memenuhi 70 persen dari kebutuhan kertas semen nasional. Dengan laba bersih sekitar 10 persen. Setiap invesÂtor bisa mencapai laba invesÂtasi atau return of investÂment (ROI) sekitar 16 persen,†ujarnya.
Dikatakan Abdul, tak hanya itu, mereka juga menjanjikan bisa mengembalikan seluruh utang KKA dalam 12 tahun. Setelah itu, KKA bisa lepas dari sistem KSO. “Selanjutnya, pemerintah bisa menjualnya dengan harga yang lebih bagus,†ucapnya.
Oleh karena itu Abdul berharap DPR menyetujui rencana pemeÂrintah untuk mengoperasikan kembali KKA. Sebab, bila diÂlikuidasi, biaya yang dikeluarkan malah jauh lebih banyak. Saat ini utang KKA mencapai Rp 691 miliar. “Utang ini belum terÂmasuk pinjaman dana reÂstrukÂturisasi dari PT PPA,†jelasnya.
“Sebaiknya Dilikuidasi Sajaâ€
Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima mengaku khawatir, bila PT Kertas Kraft Aceh (KKA) direstrukturisasi justru akan membenani keuangan negara, mengingat kerugian yang dideritanya sangat besar.
“Dengan situasi sekarang, mungkin sebaiknya KKA dilikuidasi saja. Sebab kalau direÂstrukturisasi, takutnya haÂnya akan membuang biaya. Karena tidak ada jaminan bisa berkembang. Anggap saja ini sebagai sebuah kesempatan menyederhanakan BUMN-BUMN yang ada. Toh BUMN kita sudah sangat banyak†katanya, kemarin.
Aria menjelaskan, selama ini yang menjadi masalah pokok KKA adalah kesulitan bahan baku, yang sampai saat ini belum teratasi. Dengan kondisi tersebut akan sia-sia saja kalau Kementerian BUMN hanya sekadar menyuntikan dana untuk restrukturisasi.
“Jadi kalau cuma diberikan modal supaya beroperasi kemÂbali, saya takut itu nggak akan banyak membantu. Sebab selaÂma pengadaan bahan baku belum teratasi, masalah seperti ini kemungkinan bisa berulang lagi,†ujarnya.
Menurut politisi PDIP ini, bila pemerintah merasa KKA masih bisa diselamatkan, maka sebaikÂnya diberikan perhatian dan penanganan yang ekstra untuk bisa bangkit lagi. “Jangan samÂpai dana yang dikucurkan menjadi sia-sia. Paling tidak KKA bisa berkembang sehingga ada peluang bisa diakusisilah,†ucapnya.
Aria berjanji, setelah reses dirinya pasti akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi VI DPR untuk memanggil KemenÂteÂrian BUMN dan PT KKA unÂtuk menjelaskan upaya peÂnyeÂlesaian apa saja yang selama ini telah dilakukan.
“Menjadi Pilihan Yang Terakhirâ€
Sri Adiningsih, Pengamat Ekonomi UGM
Pengamat Ekonomi dari UniÂversitas Gadjah Mada, Sri AdiÂningsih mengatakan, liÂkuidasi harus dijadikan pilihan terakhir dalam menangani BUMN-BUMN yang merugi, seperti PT Kertas Kraft Aceh.
“Sebaiknya menjadi pilihan yang terakhir. Kita pikirkan berbagai alternatif lain, kalau memang benar-benar dianggap tidak bisa, baru dilikuidasi,†katanya, kemarin.
Sri memahami, situasi peruÂsaÂhaan yang telah berhenti berÂoperasi sejak tahun 2007 itu cukup gawat karena masalah baÂhan baku. Meski begitu hal itu tiÂdak serta merta langsung dilakukan likuidasi.
Menurutnya, masih ada langÂkah yang bisa di coba, misalnya memprivatisasi BUMN. DeÂngan memÂbuka BUMN tersebut untuk berÂkerja sama dengan swasta, atau perusahaan asing, dirinya opÂtimis masih ada peluang untuk membangkitkan bisnis KKA.
“Ada beberapa BUMN, seÂperti Hotel Indonesia yang suÂdah diprivatisasi. Hasilnya cuÂkup memuaskan. Jadi kenapa tidak dicoba saja. Toh kita tingÂgal membuat aturan yang meÂmastikan kalau saham mayoÂritasnya tetap milik pemeÂrintah,†cetusnya. [RM]
