RMOL. Bila saja Badan Kehormatan DPR membatalklan kunjungan ke Yunani untuk belajar tentang etika, maka 25 ribu orang miskin akan dapat jaminan kesehatan. Seperti diketahui, perjalanan ke Yunani ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 1,5 miliar.
"Dan kami melihat ini hanya manfaatkan jatah saja. Ini sudah di penghujung tahun anggaran. Jelang masa reses akan semakin banyak kunker ke luar negeri. Jatah anggaran akan segera selesai dan akan semakin intensif kunker ke luar negeri pada akhir tahun ini," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan saat mengisi diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).
Yang menjadi sangat ironis, anggaran DPR yang dipungut dari pajak rakyat dimanfaatkan anggota DPR untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Sementara untuk penangulangan kemiskinan, seperti PNPM, Rp 7,4 triliun berasal dari utang.
"Pajak harusnya jadi instrumen distribusi. Menjaga pemerataan si miskin dan si kaya, untuk keadilan. Ketika uang rakyat dipakai lebih banyak untuk plesiran, sementara untuk menanggulangi kemiskinan berasal dari utang, buat apa ada negara?" tegasnya.
Yuna tegaskan, kritik pada DPR ini bertujuan baik supaya DPR punya posisi tawar yang kuat di hadapan pemerintah yang sebenarnya juga boros dalam penggunaan anggaran.
"Jadi kalau nanti DPR kritik pemerintah boros nanti pemerintah bilang 'ah DPR juga pergi ke Yunani kok'. Jadi, sebenarnya kami mau menguatkan posisi tawar DPR," jelasnya.
[ald]
