RMOL. Reformasi bidang hukum selama SBY-Boediono memerintah satu tahun terakhir, diakui sebagai slogan memikat dan menjadi isu yang paling menonjol. Meski demikian, fakta bahwa penegakan hukum masih tebang pilih tidak bisa disangkal.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama), Paiman Rahardjo, saat diwawancarai Rakyat Merdeka Online di kantornya, Rabu (20/10).
"Memang ada sedikit perbaikan soal penegakan hukum. Tapi itupun tebang pilih, tidak tuntas. Pengusutan orang-orang bermasalah dengan hukum yang kebetulan dekat dengan kekuasaan, tidak pernah diusut," ujar Paiman.
Paiman juga secara khusus menyoroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Keterpurukan di bidang ekonomi ditandai dengan tidak adanya perbaikan lapangan pekerjaan, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok secara gradual, dan kualitas hidup mayoritas rakyat yang semakin turun.
"Jangan lihat keberhasilan dari indeks dan inflasi. Itu bukan ukuran, itu bisa jadi permainan di tingkat atas. Tapi lihat realitas perekenomian rakyat seperti apa, lapangan kerja tersedia atau tidak, lihat kebutuhan pokok seperti apa, sehari-hari rakyat seperti apa," ungkapnya.
Kandidat doktor ini melihat, demi perbaikan kinerja, masih banyak yang perlu dilakukan Presiden SBY. Yang pertama, harus merombak kabinetnya.
"Kenapa? Karena kabinet yang ada sekarang, semua tak sesuai bidangnya. Beda jauh dengan jaman Pak Harto yang menempatkan menterinya memang orang yang ahli di bidangnya," terang Paiman.
"Seperti contoh Pak Hatta Rajasa. Dia bukan ahli ekonomi, dia seorang insinyur. Tapi kenapa dia jadi Menko Perekonomian? Sedangkan orang ekonomi mesti punya strategi jauh ke depan, memulihkan permodalan dalam negeri, bagaimana memandang perkembangan ekonomi global," imbuh Paiman.
Begitu pula pada pos menteri energi dan menteri pertahanan. "Itu bukan orang-orang di bidangnya. Makanya jangan heran perbatasan negara kita selalu diserobot tetangga," tegas Paiman.
Paiman mengingatkan Presiden agar mau mendengar aspirasi rakyat. Contoh kasus, demonstrasi sporadis memperingati satu tahun SBY-Boediono seharusnya tidak terlalu dini diartikan sebagai upaya menjatuhkan pemerintah yang sah.
"Demo-demo ini dalam rangka mengevaluasi mereka (pemerintah), sebagai kontrol. Kalau pemimpin tidak tahu kelemahannya, ya sekarang hasilnya. Harus akui dulu kita ada kekurangan, baru ada perbaikan," tandasnya.
[ald]
