Berita

Satya W Yudha/ist

Inilah Alasan Yang Membuat Golkar Kecewa kepada Setgab

SELASA, 19 OKTOBER 2010 | 11:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Partai Golkar kecewa. Usulannya tidak diakomodir Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyo-Boediono. Apakah sebenarnya usulan partai beringin itu?

Anggota Komisi VII yang juga Panitia Anggaran Satya W Yudha menjelaskan, Partai Golkar mengusulkan agar ada penambahan defisit anggaran di RAPBN 2011 sampai 2,1 persen dari sebelumnya hanya 1,7 persen. Artinya, akan ada kenaikan anggaran 0,4 persen.

"Berarti ada tambahan 4 kali 7 triliun atau 28 triliun. Harapan Golkar itu digunakan sebagian kecil untuk subsidi seperti subsidi listrik. Tapi sebagian besar dilarikan pada pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini sangat terasa kurang," kata Yudha kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta (Selasa, 19/10).


Golkar memang mengakui, kalau infrastruktur ditingkatkan target pemerintah pada pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen akan tercapai. Namun yang menjadi kekecewaan Golkar di Setgab, bahwa seakan-akan menambah defisit anggaran adalah haram.

"Yang kita lakukan di Setgab adalah penyamaan visi terlebih dahulu dan soal anggaran adalah mazhab ekonomi. Dan penyamaan visi itu ternyata tidak sampai. Padahal, pemikiran Golkar tidak hanya untuk APBHN 2011 saja. Tapi menyangkut pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan berkelanjutan harus diawali dengan perubahan defisit anggaran. Karena tidak ada anggaran-anggaran lain yang bisa mengakomodasi pembangunan infrastruktur itu.

"Yang kita usulkan adalah sesuatu untuk pembangunan lima tahun ke depan yang harus diawali dari sekarang. Nah, masalah ini saja tidak sinkron. Itu jadi hal yang diartikan bahwa apa yang jadi saran Golkar di Setgab tidak diakomidir," jelasnya.

Politisi Golkar ini memang mengakui, bahwa usulan penambahan defisit anggaran itu dikabulkan. Tetapi hanya 0,1 persen atau sekitar Rp 7 triliun. Padahal, Golkar mengusulkan 0,4 persen. "Kita lihat saja, kalau APBN 2011 tidak mencerminkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kita coba lagi akan mengusulkan itu lagi," tegasnya.

Apakah sikap ini sudah menjadi sikap DPP Partai Golkar?

"Kami selalu berkomunikasi, termasuk dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Fraksi selalu berkomunikasi dengan DPP. Harapan-harapan DPP itulah yang kita utarakan. Jadi itu bukan sikap individu dan itu sudah clear," tutupnya.[zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya