RMOL. Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 11 triliun untuk rancangan anggaran penerimanaan Belanja Negara tahun 2011.
Pengajuan tambahan anggaran itu seusai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya, anggaran itu digunakan untuk memoderenisasi alat persenjataan utama.
Namun, Kementerian Keuangan di tengah ketatnya perumusan postur anggaran, hanya mampu memberikan tambahan sebesar Rp 2 triliun. Sehingga untuk RAPBN tahun 2011 ini Kemhan mendapatkan alokasi anggaran Rp 45,07 triliun. Padahal mestinya, anggaran Kemenhan mencapai sekitar Rp 50 triliun.
Ramadhan Pohan, anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrat tidak mau pusing. Dia mengatakan, yang jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus memenuhi harapan Presiden.
“Sekarang tugas Menkeu lah untuk memenuhi, alokasi anggaran seperti yang diminta Kemenhan dan Presiden. Presiden itukan jenderal, dia lebih paham apa yang dibutuhkan prajurit,†tegas Ramadhan Pohan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta (Senin, 18/10).
Ramadhan memahami Agus Marto sibuk, dalam satu hari bisa rapat dengan empat komisi di DPR. Sehingga pemenuhan anggaran untuk penguatan alutsista menjadi terbengkalai dan bahkan
deadlock beberapa kali dengan Komisi I DPR saat membahas anggaran untuk Kemenham itu.
“Itu risiko pekerjaan menteri. Kami juga bekerja begitu kok,†tegasnya.
Ia tidak melihat telah terjadi ketidaksinergisan antara pemerintah dan DPR. “Saya tidak melihat begitu. Menkeu orang perbankan. Sedangkan kami di Komisi I melihat segala sesuatu lebih luas,†tegasnya.
[zul]
