Berita

Belum Ditemukan, Alasan Sesungguhnya SBY Mencopot Hendarman

SELASA, 21 SEPTEMBER 2010 | 11:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Hingga kini belum jelas apa alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mencopot Hendarman Supandji dari jabatan Jaksa Agung.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Soehadnoyo, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 21/9) menegaskan bahwa rencana pencopotan Hendarman diduga kuat akibat tekanan kelompok kepentingan tertentu.

"Coba direnungkan dengan jernih dulu oleh Presiden, jangan karena ada tekanan yang skeptis saja, atau apakah karena surat pengangkatan Hendarman yang tidak jelas?" ujar Soehandoyo.


Meski demikian ia mengatakan, kemungkinan besar rencana penggantian Jaksa Agung hanya karena penilaian sepihak dan berlandaskan pada kenyataan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi besar yang belum maksimal oleh Kejaksaan Agung.

"Tapi tak ada penilaian lain dari aspek pembinaan, pengawasan, pidana umum dan intelijen yang belum dinilai. Jadi seharusnya Bapak Presiden jeli mengamati tugas-tugas kejaksaan yang begitu banyak dan luas. Saya juga heran mestinya ada alasan tepat pemberhentian Pak Hendarman," tegasnya.

Ditambahkannya, seharusnya Hendarman dapat bertugas hingga masa jabatan SBY berakhir pada 2014. Hal itu demi kelanggengan program reformasi yang sampai sekarang masih berjalan dari jaman Jaksa Agung Abdurrahman Saleh.

"Itu berpulang pada Pak Presiden. Kalau Jaksa Agung masa jabatannya pendek-pendek, program itu tak berjalan baik karena ganti Jaksa Agung ganti kebijakan," ujarnya.

Ia menyontohkan, masa jabatan Jaksa Agung di jaman Presiden Soeharto.

"Dulu di jaman Pak Harto itu ada jaksa sampai 5 tahun dan bisa diangkat kembali. Sekarang ini ada Jaksa Agung tiga bulan, ada yang satu hari seperti Pak Marsilam," ucap politisi Hanura ini.[ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya