Berita

CENTURYGATE

Golkar: Kami Menjaga KPK dari Intervensi Istana

RABU, 15 SEPTEMBER 2010 | 11:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Partai Golkar membantah tudingan elit Partai Demokrat yang mengatakan bahwa petinggi partai beringin telah mengintervensi proses hukum terhadap perkara Bank Century yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti dikatakan politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 15/9), Golkar malah ingin menjaga agar penanganan kasus Rp 6,7 triliun itu tidak disusupi kepentingan Istana alias penguasa.

"Golkar tidak bisa mengintervensi kasus apapun, karena kami bukan penguasa di negeri ini," cetus Bambang.


"Yang bisa intervensi itu siapapun yang punya kekuasaan. Golkar tidak punya kekuasaan, yang bisa intervensi hukum adalah pihak Istana," tambah vokalis Komisi III DPR ini.

Bambang menegaskan, tuduhan elit Demokrat adalah keliru dan menunjukkan Demokrat tidak peduli pada lemahnya kinerja KPK.

"Justru kita duga, tumpulnya taring KPK ini karena intervensi Istana," tegasnya.

Sudah diketahui masyarakat luas, kalau KPK saat ini lumpuh ketika menangani persoalan hukum yang menyeret para pejabat tinggi negara aktif atau kalangan partai penguasa, Partai Demokrat.
  
"Mereka (KPK) pasti takut kehilangan jabatan. Jadi, salah kalau Demokrat mengatakan kami intervensi. Yang benar kami dari fraksi Golkar justru mendesak KPK tidak tebang pilih, ada perbedaan dalam penanganan kasus Bank Century dan kasus lain," kata Bambang.

"Kita melihat dengan mata telanjang bahwa mereka sangat bertaring dalam kasus yang menjadikan mantan menteri dari partai tidak memerintah sebagai tersangka. Tapi ketika kasus yang menyeret kader Demokrat, mereka jadi tumpul," imbuh orang dekat Ical ini.[ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya