Pasca Lebaran, penduduk DKI Jakarta diprediksi melonjak sebanyak 60 ribu jiwa. 3 juta jiwa warga Jakarta yang mudik membawa sanak saudaranya ke Ibukota untuk mengadu nasib. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengancam akan memulangkan kaum urban yang tidak punya kerjaan di Jakarta.
Sudah jadi tradisi arus balik perayaan Idhul Fitri diikuti ledakan jumlah penduduk di Jakarta. Masyarakat Ibukota yang mudik saat Lebaran, datang ke Jakarta lagi dengan menyertakan sanak saudaranya, untuk ikut mengadu nasib di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mencatat masyarakat Jakarta yang mudik ke beberapa daerah di Jawa dan Sumatera tahun ini mencapai 3 juta jiwa.
Pasca Lebaran penduduk di Jakarta dipastikan bakal makin padat. Diprediksi 60 ribu jiwa kaum urban bakal masuk Ibukota untuk ikut mengadu nasib, mengais rezeki di Jakarta.
Jika diamati, sejak tiga tahun terakhir memang tren urbanisasi pasca Lebaran menurun. Namun, penurunan angka urbanisasi itu tak selamanya berarti baik.
Fauzi Bowo malah memperkirakan beban Jakarta akan semakin meningkat, karena dipicu juga oleh pertumbuhan penduduk di empat wilayah penyanggah Jakarta yakni; Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
“Statistik menunjukkan, angka pertumbuhan penduduk di Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Jakarta,” kata pria yang akrab disapa Bang Foke ini.
Umumnya, dijelaskan Foke, kaum urban yang ingin mencari nafkah di Jakarta memilih tidak langsung berdomisili di Jakarta, melainkan bermukim dulu di kediaman sanak saudaranya di wilayah Bodetabek.
Untuk itu, Foke mengancam akan memulangkan kaum urban yang datang ke Jakarta dengan menganggur alias belum punya pekerjaan.
Bang Kumis- sapaan buat Bang Foke, sudah menyiapkan rencana peningkatan pengawasan terhadap para pendatang baru, salah satunya dengan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK).
Foke mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar OYK serentak di lima wilayah Ibukota pada H+7 alias sepekan setelah Lebaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Franky Mangatas Pandjaitan, memprediksikan kaum urban yang datang saat arus balik mencapai 60 ribuan jiwa.
“Prediksi ini berdasarkan tren penurunan setiap tahunnya jumlah pendatang baru,” kata Franky.
Untuk memantau pendatang baru saat arus balik yang diprediksi mencapai puncaknya pada H+7 Lebaran, Franky mengerahkan aparat petugas Dinas Dukcapil untuk melakukan uji petik simpati kependudukan di terminal bus dan stasiun kereta api.
“Petugas akan mendata saja, tidak menangkap pendatang baru. Penangkapan pada arus balik tidak ada gunanya,” ujarnya.
Setelah itu, diikuti dengan OYK dilakukan serentak di lima wilayah DKI Jakarta.
“Tentu saja, tujuan operasi bukan untuk menakuti. Melainkan hanya untuk mengingatkan pendatang baru agar segera melengkapi syarat administrasi kependudukan sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.
Dinas Dukcapil akan mengawasi langsung daerah-daerah yang mengalami lonjakan jumlah penduduk tinggi. “Dengan begitu kita bisa tahu langsung, jika terjadi peningkatan jumlah warga secara signifikan,” katanya.
Tak sampai di situ, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengantisipasi ledakan penduduk. Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Margani M Mustar, mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kita buat syaratnya seketat mungkin. Selama masih memenuhi persyaratan, pembuatan KTP masih diperbolehkan. Kebijakan ini bukan bermaksud melarang para pendapatang membuat KTP lho,” katanya.
Sebenarnya, menurut Margani, persoalan urbanisasi bukan semata-mata tanggung jawab Pemprov DKI. Pemerintah pusat harus ikut andil untuk mengatasi persoalan ini.
Operasi Yustisi Cuma Usir Asap, Tak Padamkan Api
Imam B Prasodjo, Sosiolog Universitas Indonesia
Pemerhati masalah sosial ini menilai fenomena lonjakan jumlah penduduk Ibukota selepas Lebaran adalah konsekuensi dari adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
“Selama ini pembangunan hanya terkonsentrasi di kota. Di desa miskin pembangunan, sektor pertanian tidak berkembang, penguasaan tanah tidak terdistribusi dengan baik, lapangan kerja tidak memadai, makanya Jakarta menjadi harapan utama bagi mereka,” kata Imam kepada Rakyat Merdeka.
Padahal, menurut Imam, struktur usia penduduk produktif kebanyakan ada di desa. Sayangnya, potensi itu tidak didukung oleh pendidikan.
Untuk menekan angka urbanisasi, potensi perdesaan harus dioptimalkan. “Tapi sayangnya, Pemdanya nggak cerdas melihat itu, jadi penduduknya banyak yang lari ke kota deh,” imbuhnya.
Imam mengkritik, langkah Pemprov DKI Jakarta yang hanya menggelar OYK untuk mengendalikan ledakan jumlah penduduk pasca Lebaran.
Dia bilang, ibarat mengendalikan kebakaran, OYK cuma sanggup mengusir asapnya, tapi tak sanggup memadamkan apinya.
“Operasi yustisi merupakan permainan anggaran DKI Jakarta, untuk penghidupan Satpol PP, mereka juga tahu itu nggak efektif, anggap saja uang THR pasca lebaran,” katanya sembari tertawa.
Imam berharap, Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan kerjasama ekonomi dengan daerah. Tentunya langkah itu juga harus didukung oleh pemerintah pusat dengan jalan melakukan pemerataan pembangunan.
“Misalnya, pasar induk tak usah lagi di Kramat Djati, tempatkan saja di daerah. Tempat pemotongan hewan kasih saja di Cilegon, kan jalan Jakarta-Cilegon sudah bagus. Jadi semuanya tidak numplek di Jakarta,” tandasnya.
Sementara itu, pengamat perkotaan, Yayat Supriatna menambahkan, ledakan jumlah penduduk di Jakarta tentunya akan banyak menimbulkan persoalan di Ibukota. Jakarta akan semakin padat dan terjadi degradasi lingkungan yang sangat parah. Yang paling berbahaya, menurut Yayat, adalah terkait pemenuhan kebutuhan air minum bagi warga Jakarta.
Karena selama ini, Pemprov baru sanggup memenuhi layanan air minum sekitar 60 persen, sisanya belum ter-cover. “Angka 60 persen itu pun dengan tingkat kebocoran yang hampir mencapai 50 persen,” katanya.
Dengan makin bertambahnya penduduk kota dan tak diikuti dengan pemenuhan berbagai kebutuhannya termasuk air minum, maka kemungkinan besar akan terjadi eksploitasi besar-besaran air tanah.
“Hal ini akan menyebabkan amblasnya permukaan tanah di Jakarta. Di samping permasalahan klasik di Jakarta seperti banjir dan macet tidak akan terselesaikan,” tambahnya.
Karena itu, sambung Yayat, perlu langkah inovatif untuk keluar dari permasalahan rumit Ibukota. Salah satunya wacana pemindahan Ibukota, harus segera direalisasikan. Karena, saat ini saja Jakarta sudah
over capacity.
Perda Ada, Tinggal Ketegasan Foke-nya
AM Fatwa, Anggota DPD Asal DKI Jakarta
Menanggapi lonjakan penduduk pasca Lebaran Senator Ibukota ini dengan entang mengatakan itu adalah tugas dan tantangan bagi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
“Peraturan Daerah untuk mengendalikan penduduk Jakarta sudah ada, tinggal bagaimana langkah tegas dari Gubernur Fauzi Bowo dalam menjalankan operasi yustisi,” katanya kepada
Rakyat Merdeka.
Dipaparkan Fatwa, setiap tahunnya penduduk Jakarta selalu bertambah, jika terus didiamkan dan tak ada tindakan tegas, Jakarta bakal sumpek, tak ada lagi kenyamanan di Ibukota.
Fatwa mengakui, memang Jakarta masih menjadi magnet kuat bagi penduduk daerah, namun lonjakan penduduk di Jakarta juga harus tetap dikendalikan.
Karena padatnya penduduk Ibukota nantinya bakal berpengaruh dengan tingkat kesejahteraan. Memang masalah kemiskinan tak bisa dihapuskan, tapi paling tidak secara bertahap bisa ditekan.
“Kemiskinan juga nggak boleh dipertontonkan apalagi didemonstrasikan. Bagaimana ceritanya, para pengemis ada yang mempunyai penghasilan Rp 300 ribu per hari. Jadi, OYK di samping untuk mengatasi ledakan penduduk, juga harus menertibkan pengemis,” tambahnya.
Selama ini, menurut Fatwa, belum ada tindakan konkret dari Pemprov untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di Ibukota. “Padahal orang miskin bisa sejahtera, kalau tertib hidupnya.”
Terkait pengetatan pembuatan KTP DKI Jakarta, Fatwa menilai keterlaluan jika masih saja ada oknum pemerintah daerah yang memanfaatkan momentum lonjakan penduduk untuk mencari uang tambahan. “Untuk itu harus ada reformasi birokrasi secara khusus di jajaran Pemprov DKI Jakarta,” pungkasnya.
[RM]
