Berita

Wakil Ketua DPD: Indonesia Semakin Tak Rasional Bila Kolonel Adjie Dijatuhi Sanksi

SENIN, 06 SEPTEMBER 2010 | 22:01 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ada dua penyakit akut yang terkandung di balik ancaman sanksi untuk Kolonel (Pnb) Adjie Suradji yang menuliskan opininya di Kompas hari ini (Senin, 6/9).

Kedua pernyakit akut itu adalah, pertama, pemasungan kreativitas dan kecerdasan yang sebetulnya ditujukan untuk kebaikan negara, dan kedua pembunuhan idealisme yang dilegitimasi oleh kekuasaan.

“Bangsa ini akan kian tak rasional hanya karna untuk melindungi atau mencari muka pada penguasa,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida di Jakarta, Senin malam.

Bila tak ingin dicap sebagai otoriter, SBY bukan saja harus mencegah sanksi untuk Kolonel Adjie, tetapi juga memanggilnya dan menyampaikan apresiasi langsung.

“Bagi saya, tulisan Kolonel Adjie Suradji itu, sungguh sangat mewakili suara dan masyarakat bangsa ini. Saya sangat salut atas kejernihan dan keorisinalitasan opini tersebut,” ujar Laode lagi.

Rencana pemberian sanksi untuk Kolonel Adjie disampaikan Kapuspen TNI AU Marsma Bambang Samoedro. Menurutnya, tulisan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada bagian penerangan TNI AU. Karena itu, opini tersebut tidak mengatasnamakan institusi, melainkan individu. Bambang mengatakan, TNI AU tidak tahu sama sekali apa motif Adjie menulis kritik itu. Yang diketahuinya, Kolonel Adjie sudah sejak lama menjadi anggota TNI yang bermasalah.

“TNI AU tidak mengerti apa motifasi Kolonel Adjie menulis kritik tersebut,” ujar Bambang. Dalam tulisannya, secara gamblang Adjie membandingkan kepemimpinan SBY dengan presiden-presiden RI sebelumnya. Dalam tulisannya berjudul "Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan" itu, Adjie menyebutkan keberhasilan-keberhasilan presiden Indonesia. Ia menyayangkan kepemimpinan SBY yang tidak mampu mengubah hal buruk dari presiden RI terdahulu, yakni memberantas korupsi. [guh]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya