Berita

Wakil Ketua DPD: Indonesia Semakin Tak Rasional Bila Kolonel Adjie Dijatuhi Sanksi

SENIN, 06 SEPTEMBER 2010 | 22:01 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ada dua penyakit akut yang terkandung di balik ancaman sanksi untuk Kolonel (Pnb) Adjie Suradji yang menuliskan opininya di Kompas hari ini (Senin, 6/9).

Kedua pernyakit akut itu adalah, pertama, pemasungan kreativitas dan kecerdasan yang sebetulnya ditujukan untuk kebaikan negara, dan kedua pembunuhan idealisme yang dilegitimasi oleh kekuasaan.

“Bangsa ini akan kian tak rasional hanya karna untuk melindungi atau mencari muka pada penguasa,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida di Jakarta, Senin malam.

Bila tak ingin dicap sebagai otoriter, SBY bukan saja harus mencegah sanksi untuk Kolonel Adjie, tetapi juga memanggilnya dan menyampaikan apresiasi langsung.

“Bagi saya, tulisan Kolonel Adjie Suradji itu, sungguh sangat mewakili suara dan masyarakat bangsa ini. Saya sangat salut atas kejernihan dan keorisinalitasan opini tersebut,” ujar Laode lagi.

Rencana pemberian sanksi untuk Kolonel Adjie disampaikan Kapuspen TNI AU Marsma Bambang Samoedro. Menurutnya, tulisan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada bagian penerangan TNI AU. Karena itu, opini tersebut tidak mengatasnamakan institusi, melainkan individu. Bambang mengatakan, TNI AU tidak tahu sama sekali apa motif Adjie menulis kritik itu. Yang diketahuinya, Kolonel Adjie sudah sejak lama menjadi anggota TNI yang bermasalah.

“TNI AU tidak mengerti apa motifasi Kolonel Adjie menulis kritik tersebut,” ujar Bambang. Dalam tulisannya, secara gamblang Adjie membandingkan kepemimpinan SBY dengan presiden-presiden RI sebelumnya. Dalam tulisannya berjudul "Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan" itu, Adjie menyebutkan keberhasilan-keberhasilan presiden Indonesia. Ia menyayangkan kepemimpinan SBY yang tidak mampu mengubah hal buruk dari presiden RI terdahulu, yakni memberantas korupsi. [guh]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya