RMOL. Kantor Kepresidenan mengapresiasi survei nasional mengenai tingkat popularitas Presiden SBY yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurut survei itu popularitas SBY kini anjlok 19 persen menjadi 66 persen.
Kata Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, hasil survei itu merupakan pelecut bagi pemerintah untuk lebih bekerja keras.
Namun sebut alumnus Fisipol UGM itu, naik turunnya popularitas Presiden merupakan hal yang biasa dan tidak perlu disikapi dengan berlebihan.
“Apabila dibandingkan dengan survei LSI terakhir pada bulan Januari 2010 yang memperlihatkan popularitas Presiden ada di angka 70 persen, berarti saat ini terjadi penurunan sekitar 4 persen. Tapi, saya optimis, kinerja pemerintah di tahun kedua akan lebih positif, sehingga popularitas Presiden akan meningkat kembali,” katanya di Jakarta, Jumat siang (3/9).
Andi Arief menambahkan, pengalaman naik turunnya popularitas Presiden telah dialami sejak jaman pemerintahan SBY jilid pertama (2004-1009). Penurunan popularitas sempat terjadi tatkala pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, popularitas yang sempat anjlok itu dapat diperbaiki, bahkan meningkat jauh lebih tinggi, ketika pemerintah berhasil mengimplementasikan kebijakan-kebijakan populis seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (bantuan Operasional Sekolah), dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Meskipun demikian, Andi tak menampik bahwa haisl survei merupakan cermin dinamika publik yang substansinya harus ditangkap oleh para pengambil kebijakan. Hasil survei LSI pada Agustus 2010, kata Andi, menunjukkan harapan yang tinggi dari publik agar Kabinet SBY-Boediono dapat langsung “tancap gas” di tahun pertama pemerintahannya. Namun, berbagai persoalan politik seperti reperkusi kasus Century telah mengurangi energi Kabinet untuk fokus pada pelaksanaan program-program pro-rakyat.
Karena itu, Andi berharap bahwa di tahun kedua pemerintahan, anggota-anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dapat memberikan konsentrasi yang penuh dalam mensukseskan pelaksanaan program-program kerakyatan, serta lebih peka pada rasa keadilan masyarakat.
“Rakyat sekarang menunggu, apakah program-program pemerintah yang mereka rasakan pada periode 2004-2009 itu dapat dilakukan sama baiknya atau lebih baik oleh kabinet saat ini,” tandas Andi. [guh]
