Berita

Bisnis

Pemerintah Dipercaya Tak Mampu Kendalikan Harga

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2010 | 10:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sepanjang bulan Agustus 2010 kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas berada di titik yang amat rendah.

Dari survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) diketahui bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) turun sebesar 9,0 persen menjadi 87,4.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (indeks yang terkait turun sebesar 15,4 persen menjadi 81,3) dan untuk menjaga stabilitas harga (indeks yang terkait turun sebesar 15,3 persen menjadi 58,9),” tulis DRI dalam rilisnya.

Survei Kepercayaan Konsumen DRI ini menggunakan sampel sekurang-kurangnya 1.700 rumah tangga Indonesia dari enam wilayah. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka. Menurut DRI, sampel untuk survei nasional ini telah dipilih sesuai dengan metodologi statistik untuk merepresentasikan karakter, demografi dan keadaan ekonomi konsumen Indonesia secara akurat. Pengawasan mutu survey dilakukan secara ketat sehingga memenuhi standard internasional.

Juga disebutkan bahwa dalam survei kepercayaan konsumen, responden dapat menjawab tujuh pertanyaan. Dalam setiap pertanyaan, konsumen dapat menjawab “optimis” atau “pesimis”.

Contohnya, responden dapat mengatakan dia pesimis atau optimis terhadap kondisi ekonomi sekarang. Nilai minimum indeks-indeks ini “0”, dimana semua responden memberikan respon pesimis dalam ke-7 pertanyaan. Nilai maksimum indeks ini “200”, dimana semua responden memberikan respon optimis dalam ketujuh pertanyaan. Nilai tengah adalah “100”.

Jika indeks dibawah “100”, maka dapat dikatakan bahwa respon negatif (pesimis) melebihi jumlah respon positif (optimis). Manfaat dari indeks ini terdapat dari perbandingan hasil dari bulan ke bulan, bukan hanya melihat dari hasil satu bulan saja. Hasil survey ini sudah dipakai dalam laporan World Bank, IMF, laporan Bappenas serta lembaga penelitian ekonomi di luar negeri. [guh]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya