Berita

rizal ramli/ist

Inilah Penjelasan Mengapa Indonesia Sulit Maju

SABTU, 28 AGUSTUS 2010 | 18:12 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah yang secara buta menghamba pada pemikiran neokolonialisme gemar menaikkan harga, seperti harga bahan makanan, energi, dan pendidikan nasional, dan menyesuaikannya dengan di pasar internasional.

Persoalannya, sebagian besar rakyat Indonesia memiliki “pendapatan Melayu”. Untuk kelompok masyarakat ini, kenaikan harga berarti jalan tol menuju kemiskinan massal dan ketimpangan struktural.

Indonesia seharusnya belajar bagaimana sejumlah negara Asia timur menyesuaikan diri dengan terlebih dahulu menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai dua digit, lalu menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki pendapatan yang memadai sebelum perlahan-lahan menyesuaikan harga di pasar domestik dengan harga di pasar internasional.

“Sayangnya pemerintah Indonesia sudah kadung menjadi penyembah neoliberalisme dan ingin memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara Barat dalam hal harga barang,” jelas ekonom senior Rizal Ramli ketika mengomentari klaim keberhasilan pembangunan pemerintahan SBY, di Jakarta (Sabtu, 28/8).

Selain itu, dia juga menyesalkan kecenderungan pemerintah Indonesia menggantungkan diri pada pendapatan yang diperoleh dari ekspor bahan mentah dan aliran uang panas di dalam negeri.

Menggantungkan diri pada ekspor barang mentah, sebut mantan Menko Perekonomian ini, sama artinya dengan mengekspor lapangan kerja, keuntungan dan nilai tambah. Akhirnya, yang beruntung adalah negara lain.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah khususnya energi, seperti minyak bumi dan batubara ini juga lebih cepat membawa Indonesia ke lubang kubur. Pasalnya, dalam rata-rata 40 tahun lagi cadangan minyak dan batubara Indonesia akan habis.

Hal lain yang memperparah kondisi perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia adalah kecenderungan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada perusahaan asing mengontrol sumber daya alam. Hal ini dilakukan walaupun sebenarnya berseberanyan dengan konstitusi ekonomi nasional.

“Padahal, bila sumber daya alam itu dikelola dengan baik oleh perusahaan negara, maka pendapatan yang diperoleh dari sektor ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan,” demikian Rizal. [guh]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya