Berita

Stanley: Indonesia Mengarah Menjadi Negara Gagal

RABU, 25 AGUSTUS 2010 | 16:31 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Bila berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah, Indonesia akan terjerembab menjadi negara gagal atau failed state.

Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo yang biasa disapa Stanley mengingatkan bahwa Indonesia kini merupakan negara yang berpotensi menjadi negara gagal. Saat ini, dalam daftar lembaga riset dan majalah Foreign Policy, sebut Stanley, Indonesia menempati urutan ke-62 dengan status negara dalam bahaya atau state in danger. Urutan pertama dalam daftar itu adalah Somalia di Afrika.

“Memang saat ini jarak Indonesia dengan Somalia jauh. Bukan tidak mungkin kita juga bisa jadi seperti itu (negara gagal),” ujarnya ketika berbicara di Komnas HAM, Rabu siang (25/8).

Stanley menguraikan sejumlah persoalan yang terjadi berulang-ulang dan ironisnya seperti tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Fenomena menjelang Lebaran misalnya.

“Menjelang Idul Fitri harga melambung tidak masuk akal. Antrean minyak tanah juga menimbulkan pertikaian horizontal. Kita melihat kelangkaan barang. Orang mau mudik pun tidak dapat tiket. Dan ini terus berulang,” katanya.

Dia juga sedikit menyinggung kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia, dimana negara seakan membiarkan kekerasan yang dilakukan kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lain. Dia mempertanyakan, apakah negara dan pemerintah, dalam hal ini Polri, tidak dapat memberikan perlindungan.

Kalau kejadian-kejadian seperti ini terus terjadi dan dibiarkan pemerintah, maka lama kelamaan banyak warga negara Indonesia yang akan pindah menjadi warga negara lain.

“Ini memperlihatkan fenomena negara salah urus,” demikian Stanley. [guh]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya