Berita

Bisnis

EKONOMI KONSTITUSI

Inilah Sebab Ekonomi Tak Berkelamin di Indonesia

RABU, 18 AGUSTUS 2010 | 18:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Di dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa ciri perekonomian nasional Indonesia berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang mirip dengan paham welfare state di belahan bumi lain.

Persoalannya, sejumlah UU yang menjabarkan Konsitusi justru memiliki semangat yang bertolak belakang.

Hal ini disampaikan Dr. A. Prasetyantoko dalam bedah buku “Konstitusi Ekonomi” karya Jimly Asshidiqie yang digelar Sabang Merauke Circle di Hotel Borobudur, Rabu petang (18/8).

“Berbagai produk perundangan-undangan dan peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan berbagai kebijakan yang muncul kemudian tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam bahasa yang lugas, watak perundangan dan kebijakan kita cenderung bersifat liberal dengan mengedepankan semangat pasar,” ujar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya itu.

Dia menyebut UU 22/2001 tentang Migas sebagai salah satu produk hukum di bawah Konstitusi yang memiliki semangat berseberangan dengan Konstitusi. UU seperti ini dilahirkan oleh semangat pertarungan politik yang pragmatis .

“Bila ternyata terjemahan Konstitusi dasar dalam perundangan yang lebih teknis di bawahnya mengandung deviasi (perbedaan) yang besar, hal tersebut menandakan bahwa pertarungan politik dan kekuasaan dimenangkan oleh kelompok yang memiliki pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran pendiri bangsa,” demikian ujarnya. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya