Berita

Kerja Masih Ngawur, DPR Stop Bahas Rumah Aspirasi!

RABU, 04 AGUSTUS 2010 | 13:01 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jakarta, RMOL. Secara konseptual, tidak ada yang salah dengan ide rumah aspirasi DPR. Di beberapa negara maju dan berkembang konsep ini memang diterapkan dan cukup berhasil.

Wakil Kordinator Indonesia Corruption watch (ICW) Adnan Topan Husodo, menyebut salah satu negara yang memakai konsep rumah aspirasi adalah Afrika Selatan. Masalahnya, kalau hendak diterapkan di Indonesia, bangsa ini masih berhadapan dengan persoalan akuntabilitas parlemen. Tugas pokok dan fungsi parlemen belum berjalan dengan efektif dan baik, tugas pengawasan lemah dan fungsi legislasi masih sangat rendah.
 
"Rumah aspirasi itu hanya reformulasi bahasa saja dari dana aspirasi yang dulu pernah diusulkan," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online, saat ditemui di kantornya, Kalibata, Jakarta, Rabu (4/8).


Yang dikhawatirkan kemudian, apabila rumah aspirasi diadakan, malah menjadi rumah kosong yang tidak ada fungsinya.

"Seperti pengadaan staf ahli dulu, sudah ada staf ahli prakteknya malah jadi asisten pribadi," sindirnya.

Sebaiknya, tandas Adnan, DPR jangan membahas rumah aspirasi selama akuntabilitas masih rendah. Selama akuntabiltas masih rendah, apa yang diusulkan parlemen tidak akan efektif. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya