Jakarta, RMOL. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya Suku Dinas (Sudin) Pariwisata Jakarta Pusat mesti memperketat perijinan serta pengawasan jam operasional hotel menjelang bulan Ramadhan. Terutama karena hotel-hotel tersebut keberadaannya di kawasan pemukiman penduduk.
Sejumlah hotel di kawasan Kemayoran kini diduga digunakan sebagai tempat “transakasi” yang kurang berkenan di masyarakat. Di antaranya Hotel U, Hotel B, Hotel I, Hotel P dan lain-lain.
Di wilayah lain yang berada di Kramat Senen, dan Johar Baru, serupa, sebagai sarana yang dimanfaatkan penyandang masalah sosial terselubung yang beroperasi di kawasan tersebut. Kerap kali mereka transit di hotel yang dianggap terjangkau oleh para pelaku pelampias syahwat, karena dianggap tidak terlalu mahal, dengan kisaran tarif Rp 80 ribu-Rp 150 ribu semalam.
Kawasan Kemayoran yang dulunya sebagai kota santri, kini, akibat dampak pembangunan sekitar yang terus berkembang, dengan pemukiman dan lokasi bisnis, memunculkan berbagai strata sosial masyarakat pendatang yang terus memenuhi kawasan ini sebagai tempat strategis untuk menetap di Jakarta.
Kini, Kemayoran sebagai pintu gerbang yang membuka akses masuk antara wilayah Jakarta Utara dan wilayah Jakarta Barat, banyak juga tumbuh penyandang masalah sosial yang bebas memenuhi koridor jalan utama kota Bandar Kemayoran sebagai kupu-kupu malam.
Sayang, selama ini Pemerintah Kota Jakarta Pusat tidak pernah melakukan operasi di wilayah sekitarnya. Apalagi bicara penertiban termasuk hotel-hotel yang nota bene menganggu lingkungan itu.
Diduga, pengusaha hotel banyak melakukan pendekatan kepada tokoh yang dianggap sebagai panutan dengan sogokan, lalu mengorbankan fasilitas lingkungan untuk mendorong pengusaha menjalankan bisnisnya.
Kemunculan hotel di Kemayoran, kini membuat alim ulama dan ormas Islam geram. Para alim ulama Kemayoran sudah berupaya melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi tidak pernah ditanggapi.
Kabarnya lagi, dalam waktu dekat kembali dibangun hotel di Jalan Benyamin Sueb yang berdampingan dengan Masjid Al-Huda, Kemayoran. Terhadap kondisi ini, sepatutnya Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengkaji ulang rencana pengusaha hotel membangun hotel yang terletak di tengah pemukiman. Apalagi yang berdampingan dengan rumah ibadah. Dikhawatirkan, ini akan menimbulkan protes warga dan alim ulama.[RM]
