Jakarta, RMOL. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta jangan tergesa-gesa merealisasikan penyediaan lahan parkir sepeda. Yang terpenting saat ini adalah memberikan rasa aman bagi pengendara sepeda saat menempuh perjalanan.
Imbauan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terhadap pengelola pusat perkantoran maupun perbelanjaan dalam menyediakan lahan parkir memang positif. Pesepeda jadi tidak kelimpungan saat memarkir sepeda
“Itu jangan difokuskan terlebih dulu. Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan keselamatan pesepeda,” ungkap anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nasrullah.
Menurutnya, keselamatan pesepeda akan terus menghantui selama perjalanan yang disebabkan kepadatan kendaraan bermotor. Jika ancaman kesehatan serta keselamatan pesepeda dengan adanya penurunan jumlah kendaraan, maka program tersebut baru bisa diterapkan.
“Jumlah kendaraan bermotor mesti ditekan terlebih dulu agar ruas jalan raya agak lowong. Sehingga ruang gerak serta kesehatan pesepeda jadi lebih aman ketimbang harus bergerombol dengan pengendara bermotor,” lanjutnya.
Sebelum itu, tambah Nasrullah, pemprov juga harus mencanangkan peraturan daerah (perda) bike to work. Tujuannya, agar para karyawan di sejumlah perusahaan bisa turut mengurangi kepadatan kendaraan serta pengurangan polusi udara.
“Jadi, penyediaan lahan tersebut tidaklah terlalu penting saat ini. Pemprov harus terlebih dulu melakukan pencanangan perda, mensosialisasikan baru penyediaan lahan parkir yang tidak akan memungut tarif biaya penitipan,” tandasnya.
Ketua Umum Bike To Work (B2W) Toto Sugito mengatakan, penyediaan lahan parkir sepeda sangat dibutuhkan. Apalagi jumlah pengendara kendaran roda dua yang bebas polusi di Jakarta sudah mencapai enam ribu anggota. Dengan adanya lahan parkir nanti, pesepeda bisa dipermudah memarkirkan kendaraannya di perkantoran maupun di pusat perbelanjaan.
“Itu perjuangan kami sejak 2004 lalu saat kami mengajukan usulan kepada gubernur. Kami minta, pemda memberikan perhatian kepada pecinta sepeda, khususnya di Jakarta,” katanya.
Wacana penyediaan lahan parkir ini, lanjut Toto, bisa dibilang bentuk perhatian pemerintah daerah (pemda) terhadap pengendara sepeda. Apalagi kebijakan tersebut akan mempermudah enam ribu anggota B2W yang tersebar di Jakarta.
“Kami mengerti dengan kondisi jalan Jakarta yang tidak mungkin dibikin jalur sepeda. Tapi, kami sangat antusias dengan program akan diadakannya lahan parkir ini,” lanjutnya.
Menanggapi tidak akan terwujudnya jalur sepeda di Jakarta, Toto mengaku mengerti. Hal tersebut menurutnya dikarenakan kecilnya ruas badan jalan, ditambah jumlah kendaraan di Jakarta yang melebihi batas.
“Kalau bisa, pemprov memberikan rambu-rambu penunjuk jalan bagi para pengendara sepeda. Sehingga pesepeda bisa melewati jalan-jalan tikus dan tidak bergerombol dengan kendaraan bermotor di jalan raya,” mintanya.[RM]
